Mengapa Harus Nusantara IKN?

Ketika saya menulis blog ini, pada tanggal 20 Desember 2023 adalah momen kritikal bagi para calon presiden dan calon wakil presiden untuk melakukan kebijakan yang akan diterapkan ketika nanti menjabat. Dan masih ada beberapa dari kita yang masih julid akan pembangunan Nusantara IKN, ibukota baru untuk Indonesia nanti. Jadi tidak heran, topik ini digoreng habis.

Disclaimer

Sebelum membaca lebih jauh lagi, saya mau memberikan disclaimer bahwa saya bukan ahli ekonomi atau pengamat ekonomi, namun referensi yang saya dapatkan karena punya background ilmu ekonomi hingga 3 semester waktu kuliah, dan referensi dari Youtube narasumber ekonom, serta artikel yang berbau finance dan ekonomi makro atau mikro. Tulisan di sini adalah opini atau pendapat penulis, dan bukan mempresentasikan atau mewakilkan siapapun atau organisasi manapun.

Kebebasan berpendapat

Saya sangat mengerti sekali bahwa Indonesia yang demokrasi ini menjamin semua orang mendapatkan kebebasan bicara (asal tidak keblablasan) dan kebebasan berpendapat, tentu dengan norma-norma dan peraturan yang berlaku. Tapi ketika banyak orang yang berpendapat bahwa proyek Nusantara IKN adalah proyek bakar duit dan tidak berguna, rasanya menurut saya tidak benar juga. Ya memang secara literal betul membakar duit.

Fakta Sejarah tentang Jakarta

Sebelum kita membahas inti utama mengapa saya agak kurang setuju mengapa proyek Nusantara IKN adalah proyek yang sia-sia atau bakar duit saja, kita bahas sedikit tentang DKI Jakarta, yang saat ini menjadi ibukota dari Indonesia.

Fakta menarik pertama, Jakarta dulunya adalah bernama Jayakarta, nama ini diberikan pasca kemenangan Fatahilah atas Sunda Kelapa. Kemudian pada 1619 Jayakarta jatuh ke tangan Belanda lewat perwakilan kongsi dagangnya bernama VOC dan berubah nama menjadi Batavia.

Dalam proyek ambisius VOC, Batavia dibangun persis seperti konsep kota yang ada di Belanda. Yaitu dalam bentuk blok, dan dipisahkan oleh kanal. Tiap blok dilindungi oleh dinding sebagai benteng dan parit.

Kemudian 19412 jatuh ke tangan Jepang digantilagi namanya menjadi Djakarta Tokubetsu Shi. Pada masanya semua yang berbau belanja harus di hilangkan. Jadi harus ke jepang-jepangan gitu. Lalu tahun 1945, tahun bersejarah Djakarta Tokubetsu Shi berubah lagi namanya menjadi Jakarta, karena Jepang kalah telak pada Perang Dunia II. Namun ulang tahun Jakarta sendiri dimulai ketika Sunda Kelapa berubah nama menjadi Jayakarta.

Fakta Jakarta darurat

Kalian mungkin sudah tahu faktanya, bahwa Jakarta setiap tahun mengalami penurunan tanah yang diakibatkan beberapa faktor. Diantaranya adalah dataran tanah yang sebagian besar terbuat dari tanah rawa-rawa, dan kedua karena tiap tahunnya permukaan air tanah naik karena pemanasan global.

Penurunan tanah yang ada di Jakarta jika kalian cek pada beberapa sumber informasi, itu disebabkan oleh massive nya pembangunan yang dilakukan. Yang berakibat pengurangan lapisan sedimen tanah karena beban sedimen di lapisan atas. Kemudian penggunaan air tanah yang sangat massive juga menjadi salah satu pemicu utama turunnya permukaan tanah.

Apabila kalian cukup peduli dengan lingkungan alam dunia, maka tidak ada salahnya kalian cek fakta terhadap pemanasan global dengan efek yang ditimbulkan pada negara lainnya. Apalagi negara kita Indonesia adalah negara kepulauan. Jadi korelasi antara pemanasan global dan negara kepulauan seharusnya kalian juga mengerti akibat dari jangka panjangnya.

Kurangnya penghijuan dan tidak terkontrolnya jumlah kendaraan pribadi yang ada di area Jakarta juga memperburuk udara khususnya pada jam kerja (08.00-20.00). Bagi kamu yang bekerja di Jakarta, seharusnya sudah tidak heran pada jam pagi, siang dan sore melihat kabut yang cukup pekat dari lantai gedung kantor kamu. Bukan seperti kabut yang ada di kota hujan, melainkan polusi yang sudah sangat memprihatinkan.

Rumitnya perizinan urusan serta problematik yang ada menambah keruh suasana rumit di Jakarta. Karena untuk mengatasi hal yang sepele di Jakarta saja pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat bukan main-main. Sehingga rasanya sudah tidak ideal dan perlu pemerataan kota lainnya.

Ide IKN

Jika kamu bertanya siapakah pencetus IKN pertama kali? Kalau kalian jawab Presiden Joko Widodo, maaf kalian salah. Faktanya pencetus pertama IKN pertama kali adalah bapak bangsa Presiden Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957. Pada awalnya, beliau memilih Palangkaraya sebagai IKN karena Palangkaraya hampir persis berada di tengah, dan wilayahnya benar-benar luas. Karena pada awal pemikiran Presiden Soekarno, Indonesia itu harus menjadi modern dan paling maju. Beliau adalah seorang visioner yang punya banyak master plan.

Namun sayang ide Presiden Soekarno ini tidak pernah terwujud hingga kepemimpinan Presiden Soekarno berakhir. Pada kepemimpinan Soeharto ada wacana pemindahan IKN ke Jonggol. Namun saya belum menemukan alasan mengapa demikian. Hingga pada kepemimpinan Presiden SBY wacana pemindahan IKN muncul lagi, karena pelik dan kompleks permasalah yang ada di ibu kota. Nah baru pada 29 April 2019 Presiden Jokowi memutuskan untuk memindahkan IKN ke luar pulau Jawa. Jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa wacana memindahkan ibu kota sudah ada sejak pendahulu presiden sebelumnya.

Urgensi pemindahan

Ada beberapa hal penting yang tertuang mengapa IKN harus pindah. Saya mengutipnya langsung dari artikel djkn kemenkeu pemerintah.

  1. Pertama, menghadapi tantangan masa depan. Sesuai dengan Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju, ekonomi Indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045.
  2. Kedua, IKN harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di Kawasan Timur Indonesia. Selama ini, Jakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusat segalanya (pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya dan lain-lain). Tidak mengherankan jika perputaran uang di Jakarta mencapai 70 persen yang luasnya hanya 664,01 km² atau 0.003 persen dari total luas daratan Indonesia 1.919.440 km². Sementara jumlah penduduknya 10,56 juta jiwa atau 3,9 persen dari jumlah penduduk Indonesia 270,20 juta jiwa (data tahun 2020).
  3. Ketiga, kondisi objektif Jakarta yang tidak cocok lagi sebagai IKN. Hal ini bisa dilihat dari “beban” yang harus ditanggung Jakarta antara lain 1) kepadatan penduduk 16.704 jiwa/km² sementara kepadatan penduduk Indonesia hanya 141 jiwa/km². 2) Kemacetan Jakarta yang merupakan kota termacet nomor 10 di dunia tahun 2019 walau menurun menjadi nomor 31 dari 416 kota besar di 57 negara tahun 2020 (TomTom Traffic Index). 3) permasalahan lingkungan dan geologi yang telah akut antara lain banjir yang setiap tahun melanda Jakarta dan terjadinya penurunan tanah yang mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut.

Efektifitas pemerataan penduduk

Lantas jika andaikata IKN terus dilanjutkan apakah masalah pemerataan penduduk dan pemerataan ekonomi dapat menyelesaikan semuanya? Kalau jawaban dari opini saya tidak. Tapi setidaknya kita sudah berusaha agar Indonesia ini tidak jawa-sentris.

Jika merujuk ahli ekonom yang saya tonton di beberapa channel Youtube, sebagian besar dari mereka berpendapat bahwa masalah terbesar dari kesenjangan ekonomi adalah masalah pemerataan ekonomi. Karena faktanya menurut detik finance, sebanyak 70% perputaran uang di Indonesia berpusat di Jakarta. Artinya kesenjangan ekonomi sangat tinggi sekali, berarti 30% itu terpecah belah di berbagai kota dan pelosok Indonesia selain Jakarta.

Dengan demikian, perlu adanya keberlanjutan program pemerintah, dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyukseskan program pemerataan ekonomi. Dalam hal ini berfokus pada pemerataan penduduk agar muncul titik perputaran uang dan sumber ekonomi pada daerah yang baru. Siapapun presidennya, saya mendukung asal program dilanjutkan terus, asal presiden visioner, konsisten dalam membangun pemerataan ekonomi Indonesia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *